Pekanbaru, Detikriau65.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Rokan Hulu yang berlangsung di Ruang Rapat Tim Kerja Kanwil Kemenkum Riau, Senin (26/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu, perwakilan Biro Hukum Provinsi Riau, Bagian Hukum Kabupaten Rokan Hulu, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Pembahasan Prolegda Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan sebagai upaya memastikan setiap rancangan peraturan daerah yang direncanakan memiliki dasar kebutuhan hukum yang jelas, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses perencanaan tersebut, penyusunan program legislasi perlu memperhatikan urgensi pembentukan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang matang, pembentukan peraturan daerah diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan prosedural, tetapi juga mampu menjadi instrumen hukum yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.
Salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah penentuan skala prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dimasukkan dalam program legislasi. Setiap usulan rancangan perlu mempertimbangkan tingkat urgensi pengaturan, kewenangan pemerintah daerah, serta manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Perangkat daerah pengusul juga didorong untuk memastikan kesiapan substansi dan kelengkapan dokumen pendukung sebelum rancangan memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah. Langkah ini diperlukan agar proses penyusunan regulasi dapat berlangsung lebih efektif, menghindari hambatan akibat ketidaksiapan materi, serta memastikan setiap rancangan memiliki tujuan pengaturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain penentuan prioritas, rapat turut menekankan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan, pertentangan norma, maupun pembentukan ketentuan yang melampaui kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Kanwil Kemenkum Riau melalui jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan berperan memberikan dukungan teknis dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas substansi dan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian hukum serta dapat diterapkan secara efektif.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya koordinasi antara perangkat daerah pengusul, Bagian Hukum Kabupaten Rokan Hulu, Biro Hukum Provinsi Riau, dan Kanwil Kemenkum Riau. Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menyamakan persepsi terhadap materi pengaturan, memastikan kelengkapan dokumen pendukung, serta mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang berpotensi muncul selama proses pembentukan regulasi. Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, setiap tahapan perencanaan hingga penyusunan peraturan daerah diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan hubungan kelembagaan dalam mendukung pembangunan hukum di daerah.
Lebih lanjut, penyusunan Prolegda Kabupaten Rokan Hulu diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat. Setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam perencanaan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, aspek substansi, keterlaksanaan, dan kebermanfaatan regulasi menjadi perhatian penting dalam menentukan prioritas pembentukan peraturan daerah. Dengan demikian, produk hukum yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan regulasi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau di bawah kepemimpinan Edison Manik terus memperkuat komitmen dalam mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil pembahasan Prolegda diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun dan menetapkan prioritas rancangan peraturan daerah secara lebih terarah dan terukur. Dengan penguatan koordinasi, perencanaan yang sistematis, serta dukungan teknis dari para Perancang Peraturan Perundang-undangan, sinergi antara Kanwil Kemenkum Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan semakin optimal dalam menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau
Editor : Zunardi
Discussion about this post